JAKARTA, AsahKreasi
– Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan soal Presiden Prabowo yang sangat menjunjung tinggi prinsip non-blok.
Fahmi menyatakan hal tersebut ketika merespons laporan tentang permohonan formal yang diajukan oleh Federasi Rusia agar Lanud Manuhua di Biak, Papua, ditetapkan sebagai basis operasional untuk pesawat militer Rusia.
“Kepemimpinan Presiden Prabowo sangat menjunjung tinggi prinsip non-blok, dan secara konsisten memperkuat diplomasi pertahanan yang terbuka, aktif, tapi tidak berpihak pada kekuatan manapun secara eksklusif,” kata Fahmi kepada
AsahKreasi
, Selasa (15/4/2025).
Oleh karena itu, dia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak justru harus memainkan peran sebagai jembatan dialog dan tidak menjadi bagian dari blik militer mana pun.
“Indonesia harus terus kukuh dalam memelihara kedaulatan, menstabilkan wilayah, serta kesetiaannya pada sikap nonblok di tengah perkembangan politik internasional. Kerjasama apa pun dengan mitra-negara mesti dilakukan secara cermat, didasarkan pada kebutuhan nasional, dan senantiasa melestarikan posisinya sebagai kekuatan nonblok yang mandiri dan proaktif,” katanya.
Selain itu, Fahmi berpandangan bahwa isu mengenai permintaan rusia tersebut bukan hanya soal bahaya atau tidak.
Melainkan, secara prinsip juga tidak sejalan dengan posisi strategis Indonesia dan tak sesuai dengan aturan yang berlaku di Tanah Air.
“Konstitusi UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak boleh dijadikan pangkalan militer permanen oleh negara asing mana pun,” kata Fahmi.
“Oleh karena itu, hal ini tak hanya berkaitan dengan ancaman atau ketidakmungkinan semata. Secara legalitas, tuntutan tersebut di luar jangkauan yang bisa diterima, dan pada dasarnya bertentangan dengan posisi strategis Indonesia,” tambahnya.
Dibantah Kemenhan
Sebelumnya, dikutip dari
Antaranews
Menurut laporan dari media internasional, Federasi Rusia telah mengajukan permohonan ke pemerintahan Indonesia agar menyediakan Landasan Udara Militer Manuhua di Biak, Papua, sebagai tempat basis untuk pesawat militer Rusia.
Permintaan itu diajukan usai pertemuan antara Menhan Republik Indonesia dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada bulan Februari tahun 2025. Tujuannya adalah untuk meletakkan pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, tempat yang sama digunakan oleh Bandara Frans Kaisiepo.
Namun, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah mengklarifikasi berita itu.
“Menanggapi laporan terkait anjuran untuk menggunakan basis militer Indonesia oleh Rusia, Departemen Perindustrian membantah klaim tersebut sebagai informasi yang salah,” ungkap Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigadir Jendral TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam pernyataannya.
AsahKreasi
dengan pesan pendek, Selasa (15/4/2025).
Frega mengatakan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bahkan telah mengonfirmasi bahwa isu tersebut tidak benar setelah berkomunikasi dengan Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles.
“Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles telah berkomunikasi dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mendapat penjelasan bahwa isu terkait penggunaan pangkalan udara Indonesia oleh Rusia tidak benar karena sejauh ini belum pernah ada permintaan tersebut,” ujar Frega.