BANDUNG, AsahKreasi
– Proyek revitalisasi lintas kereta api yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dipandang sebagai hal yang amat signifikan.
Akan tetapi, implementasi dari program tersebut tidak bisa berjalan dengan sendirinya.
Kerjasama di antara pemerintahan nasional, daerah, hingga sektor bisnis swasta merupakan faktor penting supaya proyek tersebut dapat memberi dampak positif yang signifikan kepada publik.
Pakar transportasi umum dari ITB, Sony Laksono, menyatakan bahwa ide rute kereta api tersebut telah menjadi bagian dari skema Kementerian Perhubungan sejak 2019.
Akan tetapi, pada waktu itu hanya terdiri dari empat jalur utama yakni Cibatu-Garut-Pangandaran, Tanjungsari-Bandung, serta Ciwidey-Bandung.
Projek tersebut kemudian mengalami penangguhan disebabkan oleh pembatasan dana serta imbas dari pandemic Covid-19.
“Maka sesungguhnya hal tersebut dapat diterapkan. Hanya saja pada awalnya dikarenai oleh hambatan dalam hal pembiayaan dan tentunya juga disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga prosesnya ditunda. Sekarang dengan hadirnya KDM (Kang Dedi Mulyadi), beliau berkeinginan untuk memulihkannya kembali, semoga ini dapat direalisasikan,” kata Sony ketika dihubungi, Senin (21/4/2025).
Pada saat ini, pihak pemerintah daerah merencanakan penambahan jumlah jalur sehingga totalnya akan mencapai 11 jalur setelah diaktifkan kembali.
Sony menyambut baik tindakan yang positif tersebut, melihat bahwa penduduk Jawa Barat membutuhkan opsitransportasi lain di luar jalur toll dan mobil pribadi.
“Dikarenakan kereta api ini merupakan sarana transportasi yang cukup baik untuk lingkungan serta ekonomis. Ini penting bagi masyarakat Jawa Barat, terutama mereka yang ingin liburan, seperti pergi ke Pangandaran, tersedia pilihan yang lebih praktis yakni dengan menggunakan kereta api,” jelasnya.
Tantangan terbesar
Namun, Sony menggarisbawahi bahwa hambatan utama dalam proses pemicuan ulang ini tidak berada di fasilitas kereta atau aspek teknikal rel, tetapi lebih kepada masalah sosial, terutama penyelesaian penggantian tanah.
Beberapa rute yang berencana untuk diaktivasi kembali telah berganti fungsinya menjadi pemukiman warga, ladang padi, serta kebun, padahal dari segi status tanah masih tetap sebagai hak milik PT KAI.
Maka dari itu, kerjasama diantara lembaga pemerintah baik tingkat nasional maupun lokal amat dibutuhkan.
“Bila semuanya diberikan kepada Kementerian Perhubungan, tentunya hal ini akan sangat berat serta kurang efisien saat ini. Provinsi, kota, dan kabupaten perlu bekerja sama bersama-sama, pasti prosesnya akan menjadi jauh lebih sederhana,” katanya.
Sony juga menyarankan untuk memberi prioritas pada rute yang mempunyai potensi dan tidak begitu berat, di antaranya adalah rute Pangandaran.
Rute ini dianggap prioritas utama lantaran mayoritas area-nya masih terdiri dari perkebunan serta bersifat tanah milik PT KAI.
Di samping itu, Pangandaran mempunyai daya tarik pariwisata yang luar biasa besarnya serta cukup terjangkau dalam hal pengadaan tanah.
Pemulihan rute kereta menuju Pangandaran diharapkan bisa mengurangi durasi perjalanan para pelancong.
Apabila umumnya perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Bandung membutuhkan waktu 6 hingga 7 jam, maka dengan kereta waktu tempuh dapat diperpendek menjadi hanya 4 jam saja.
“Peluang kunjungan ke Pangandaran diprediksi bertambah, hal ini dapat menguntungkan UMKM, sektor perdagangan, industri perhotelan, serta transportasi publik setempat. Oleh karena itu, kini menjadi tugas utama Pemkab Pangandaran bersama dengan Pemkab Banjar agar bisa memanfaatkannya,” katanya.
Infrastruktur pendukung
Sony juga menggarisbawahi kebutuhan untuk mempersiapkan fasilitas penunjang sebelum proses reaktivasi rampung.
Pemerintah kawasan yang terletak sepanjang rute perlu menyediakan kendaraan penyaluran atau feeder, infrastruktur jalan, serta fasilitas stasiun.
Memaksimalkan peningkatan jumlah turis berkat reaktifasi ini. Salah satunya ialah mengimplementasikan sistem transportasi publik yang dapat melayani sebagai penghubung menuju stasiun-stasiun di Banjar, Pangandaran, dan Cijulang. Harapannya, tidak ada lagi kasus dimana seseorang tiba di Pangandaran namun merasa kesulitan untuk mencari moda transportasi ketika ingin pergi ke hotel atau pantai.
Teknisnya, menurut Sony, kelancaran operasional kereta api dianggap telah memadai.
PT INKA sebagai pabrikan lokal telah berhasil menghadirkan lokomotif serta gerbong untuk penumpang.
“Kemungkinan besar anggaran akan dialokasikan untuk memperbaharui infrastruktur tersebut. Sejumlah jembatan perlu diuji kembali ketahanannya,” katanya.
Sony menginginkan agar proyek revitalisasi ini bukan sekadar ide belaka atau harapan sebagian kecil orang, melainkan menjadi suatu program kolaboratif yang dapat diukur dan memberikan manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat.
“Maka perlu adanya sinergi, yaitu jika KDM antusias tentang revitalisasi ini, dukungan harus diberikan oleh seluruh pemerintahan daerah dan kota di bawahnya, terlebih lagi dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Perhubungan. Maka perlu adanya sinergi agar hal tersebut bukan hanya menjadi hasrat individu semata melainkan harapan bersama,” demikian penjelasannya.
Sekilas laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berniat untuk memulihkan dan menghidupkan kembali beberapa rute kereta api yang ada di wilayah tersebut.
Tindakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki industri wisata serta memberikan pilihan transportasi yang lebih murah kepada publik.
Berikut adalah beberapa rute kereta yang disebutkan: Banjar-Cijulang, Bandung–Ciwidey, Garut–Cikajang, Rajaengkesk–Tanjungsari, serta Cipatat–Padalarang. Menurut Dedi, revitalisasi ini juga akan dilakukan bersamaan dengan penerapan sistem listrik pada berbagai lintasan kereta di sekitar Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.