AsahKreasi, JAKARTA
– Forum Purnawirawan TNI merilis suatu keputusan resmi dengan tujuh permintaan utama di dalamnya, salah satunya adalah anjuran untuk menunjukkan pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.
Ribuankah penanda tangan pernyataan ini mencakup para mantan anggota militer dari ketiganya Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang berpangkat dari jenderal sampai ke kolonel.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan bahwa ia menghormati pandangan yang diutarakan oleh mantan perwira militer tersebut.
Karena, dia menganggap pandangan tersebut adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai citizen.
Namun, terkait dengan pertanyaan tentang masukan-masukannya yang diajukan ke MPR RI, Deddy menyebut bahwa perlu dievaluasi secara konstitusional untuk menentukan apakah implementasinya memungkinkan atau tidak.
“Oleh karena itu, jika ada orang yang memiliki pandangan demikian, menurut pendapat saya, mereka memiliki hak untuk mengungkapkan hal tersebut. Yang perlu dilakukan hanyalah memeriksa apakah dari sudut pandang undang-undang ini dapat diterima atau tidak,” jelas Deddy Sitorus ketika dimintai komentar oleh para reporter di area Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin, 21 April 2025.
Deddy juga menganggap bahwa masukan dari Para Purnawirawan TNI tersebut sangat baik.
Dia bahkan bercanda menyokong tawaran itu.
“Tetapi, menurut pendapatku, itu adalah sebuah saran yang baik,” kata Deddy.
“Loh tidak, karena nama dari hal tersebut adalah masukan. Masukan berarti itu harus dipertimbangkan oleh beberapa pihak,” jelasnya.
Deddy pun diajak berbicara tentang saran yang datang dari mantan perwira militer yang mengkritik Wapres Gibran karena telah melanggar banyak aspek konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) selama pemilihan umum terakhir.
“Memulai dari putusan MK memang agak aneh, terlebih saat KPU merombak PKPU dan segera menerima pendaftaran Gibran. Namun, jika skenario tersebut berbeda, tentu akan menjadi masalah lain, seperti membuat atau mengubah PKPU,” ungkapnya.
Deddy juga menekankan bahwa mereka tidak secara khusus menerima atau menolak tuntutan yang datang dari para mantan perwira militer tersebut. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa semua individu memiliki hak untuk berpendapat dan mengajukan saran.
“Bukan berarti saya menerima atau menolak saran tersebut. Hak setiap orang untuk mengusulkan,” tegasnya.
Mantan Komandan Korps Marinir TNI Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharto sebelumnya mengungkapkan pandangan mereka tentang berbagai kebijakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, Para Purnawirawan TNI sebenarnya berkomitmen mendukung semua program Prabowo yang akan dieksekusi dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Namun demikian, Suharto menyebutkan mengenai peran Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yakni Joko Widodo. Menurut pendapatnya, Prabowo selaku presiden dari pemilihan umum seharusnya tak perlu lagi terkendala oleh bayangan Jokowi.
“Saya dukung Prabowo selama dia konsisten di jalurnya sendiri, tidak usah peduli sama Jokowi,” ujar Suharto saat berbincang dengan wartawan dalam kegiatan silaturahmi antara purnawirawa prajurit TNI dan tokoh masyarakat di daerah Kelapa GADING, jakarta utara, KAMIS (17/4/2025).
Suharto mengatakan bahwa sampai saat ini, Jokowi belum menunjukkan kontribusi apa pun bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Menurutnya, sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mengeluarkan sedikitpun upaya demi kemajuan bangsa ini.
“Apakah Jokowi memiliki catatan kerja yang baik bagi negeri ini? Apakah ia telah berkeringat demi negara ini? Tidak ada,” katanya.
Di luar itu saja, Suharto yang merupakan salah satu purnawirawan jendral TNI juga terganggu oleh kedudukan anak tertuanya Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang kini menempati posisi wakil presiden Republik Indonesia.
Menurut orang tersebut, kebijakan pemerintahan Prabowo dapat beroperasi dengan efektif tanpa perlu menggandeng waktunya sebagai bagian dari kabinet.
“Saya tidak terima kalau harus memberikan penghormatan sebelum mencapai usia 40 tahun begitu? Saya tak mau seperti itu, saya bergabung dengan Akabri pada tahun 1965 dan kala itu bahkan ayah mereka barangkali masih belum lulus militer, jadi maaf jika ungkapannya sedikit kasar,” katanya.
“Sudah kami dukung Prabowo, tetapi tanpa melibatkan Anak Jokowi. Lalu, rekam jejak Prabowo seperti apa? Rekam jejak ini menunjukkan berapa banyak kerja kerasnya untuk negara ini?” tegas Suharto.
Berikut adalah informasinya, silaturahmi antara purnawira TNI dan tokoh masyarakat juga diikuti beberapa mantan jendral militer.
Di antara mereka adalah mantan Dankormar Letjen TNI (purn.) Suharto, eks KSAL Laksdmn. TNI (purn.) Slamet Subianto, serta Mantan KSAU, Marsda TNI (purn.) Hanifi Asnan, dan beberapa figur publik lainnya seperti Ratna Sarumpaet, Roy Suryo, sampai Said Didu.
Eks Dankormar Letjen Purn Suharto Menekankan Bahwa Purnawirawan TNI Mendukung Program Prabowo, Sebutkan Jokowi
Salah satu dari delapan poin yang diajukan oleh forum tersebut adalah: Mendesak pergantian Wakil Presiden di hadapan MPR sebab putusan MK mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu sudah bertentangan dengan prosedur MK serta UU tentang Kekuasaan Kehakiman.