NEW YORK, AsahKreasi–
Lebih dari seratus pemimpin perguruan tinggi serta badan-badan akademis di AS telah mengekspresikan ketidaksetujuannya atas keputusan presiden Donald Trump, sebab mereka merasa hal tersebut bisa membahayakan kemandirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
Pernyataan itu diluncurkan pada Selasa (22/4/2025), hanya beberapa hari setelah Universitas Harvard menyebutkan bahwa pemerintah Trump memaksa mereka menerima sejumlah permintaan yang dinilai terlalu banyak dan bersifat politis.
Pada pernyataan tersebut, pemimpin-pemimpin perguruan tinggi, meliputi Universitas Princeton, Brown, Hawaii, sampai Connecticut State Community College, mengecam “intervensi pemerintah yang tidak pernah ada sebelumnya” dalam bidang pendidikan tingkat tinggi.
“Kami terbuka terhadap reformasi konstruktif dan tidak menolak pengawasan pemerintah yang sah,” bunyi pernyataan tersebut.
“Akan tetapi, kita harus menolak campur tangan yang tak seharusnya dalam kehidupan para pelajar, penghuni asrama, dan pekerja di lingkungan universitas,” demikian lanjutan pernyataan itu.
Tensi antara Harvard dan pemerintah Amerika Serikat mencapai titik tertinggi setelah institusi pendidikan itu menolak beberapa tuntutan dari administrasi Trump pada tanggal 14 April kemarin.
Tuntutan tersebut meliputi pemantauan terhadap mahasiswa, dosen, serta kurikulum, yang dinilai sebagai usaha untuk mengendalikan pandangan-pandangan liberal dalam atmosfer akademis.
Sebagai tanggapan, pemerintah menahan 2,3 miliar dolar AS (kira-kira setara dengan 39 triliun rupiah) dari dana federal yang dialokasikan untuk Harvard, memperingatkan akan pencopotan status kebebasannya dari pajakan dan juga melarang perguruan tinggi itu menerima siswa internasional.
Pada waktu itu, juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, menyampaikan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar uang negara tidak dipakai untuk mendorong diskriminasi berdasarkan ras maupun kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan suku.
Tidak pasif, pada Senin (21/4/2025), Universitas Harvard mengajukan tuntutan hukum kepada administrasi Trump, menyebutkan bahwa pihak pemerintah mencoba mempengaruhi pengelolaan universitas dengan agenda ideologis.
Di dalam surat pernyataan pengadilan, Harvard mengklaim bahwa tekanan dari pihak pemerintahan itu menyalahi kebebasan berekspresi sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Amerika Serikat serta bertentangan dengan tatacara hukum terkait hak asasi manusia.
Bantuanpun mulai berdatangan. Melebihi 60 tokoh kampus, entah itu mereka yang masih bergiat atau sudah purna tugas, telah menanda tangani sebuah surat terbuka guna mendeklarasikan dukungannya dengan keras kepada Ketua Universitas Harvard, Alan Garber.
Sebagaimana diketahui, sejak diambil sumpahnya pada Januari 2025, Presiden Trump sering kali mengkritik lembaga perguruan tinggi.
Dia mengkritik universitas karena dianggap tidak berhasil dalam mengatasi demonstrasi pro-Palestina dan membiarkan diskriminasi terhadap Yahudi meluas.
Di samping itu, dia juga mengincar masalah lain seperti hak-hak transgender dan upaya keragamans.
Setelah sebelumnya menargetkan Universitas Columbia, saat ini fokus Gedung Putih beralih ke Harvard sebagai ikon dari kedaulatan akademik dan paham liberal.
Hingga kini, Gedung Putih belum mengeluarkan komentar terkait pernyataan bersama yang dibuat oleh para pemimpin institusi pendidikan tinggi tersebut.