Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan modal untuk pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Hal ini tertulis dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.
“Menteri keuangan untuk menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tulis Inpres tersebut dikutip Selasa (15/4).
Prabowo pun mengharapkan agar Sri Mulyani merancang kebijakan pembiayaan guna mensupport penciptaan sebanyak 80 ribu koperasi desa atau kelurahan yang bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disesuaikan dengan kapasitas finansial pemerintahan serta aturan hukum berlaku.
Presiden pun meminta bendahara negara itu memberikan dukungan insentif kepada desa atau kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80 ribu koperasi desa. Hal ini melalui alokasi kinerja dan atau lokasi insentif dalam pengalokasian dana desa.
Dari Mana Pendanaannya?
Poin kedelapan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menyebutkan pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan kepada:
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut APBN
- Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD
- Anggaran pendapatan dan belanja desa
- Sebuah sumber resmi lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan aturan regulasi hukum tersebut.
Batalkan Penggunaan Dana dari Bank BUMN?
Sebelumnya, Prabowo mengharapkan agar bank-bank BUMN atau Himbara menyediakan dana.pinjaman bagi koperasi tersebut. Menurut perkiraan pemerintah, biaya pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih dapat mencapai antara Rp 3 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.
“Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ini adalah ide dari Bapak Presiden dan tampaknya yang dapat mendorong hal tersebut hanyalah Bapak Presiden karena terlibat Himbara.” Ini disebutkan saat beliau berbicara di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa minggu lalu.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu mengatakan, modal untuk pembentukan Koperasi Desa akan menggunakan pos anggaran dana Desa.
“Kemajuan desa, termasuk koperasi di dalamnya, akan didukung oleh Dana Desa. Tidak ada tambahan alokasi atau budget baru,” jelasnya.
Demi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
Dalam beleid tersebut, Prabowo juga meminta Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan mengoptimal peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih.