AsahKreasi
,
Jakarta
–
Otorita Ibu Kota Nusantara (
IKN
) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan pusat perkantoran di ibu kota baru selesai pada akhir tahun 2025. Menurut Sekretaris
Otorita IKN
Bimo Adi Nursanthyasto, Istana Negara atau Istana Garuda, bersama dengan lapangan upacara serta gedung Sekretariat Negara kini telah siap untuk dipakai dan dilengkapi dengan struktur penunjangnya.
“Area Istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara beserta ekosistemya dijadwalkan untuk diselesaikan pada Juni 2025,” ungkap Bimo ketika menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR pada Selasa, 22 April 2024, seperti yang tercantum dalam laporan resmi tersebut.
Meskipun konstruksi ekosistem perkantoran masih dalam proses, Bimo mengatakan bahwa telah tersedia beberapa fasilitas penunjang di area tersebut. Fasilitas-fasilitas ini meliputi minimarket, restoran, dan ATM.
vending machine
, hingga kantor pos, yang terdapat di zona bisnis serta permukiman.
Bimo menjelaskan bahwa wilayah IKN direncanakan sebagai sentral administrasi serta kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Karena alasan tersebut, pengembangan infrastruktur pendukung seperti perkantoran, perumahan, fasilitas transportasi, termasuk juga sarana dan prasarana sosial, dijadikan fokus nomor satu sesuai denganrencana pemindahan pegawai negeri sipil (PNS).
ASN
) ke IKN.
Lebih lanjut soal kesiapan hunian, Bimo mengatakan sudah tersedia 36 rumah tapak jabatan menteri, 17
tower
hunian ASN, 5
tower
hunian Paspamres, 2
tower
hunian Polri, dan 2
tower
Tempat tinggal yang disediakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) telah diklaimnya sebagai tempat tinggal yang siap untuk dihuni. Ia menyatakan bahwa semua hunian tersebut sudah dapat dipakai.
Bila pembangunan 47
tower
Hunian untuk Aparatur Sipil Negara di IKN telah selesai, sesuai dengan keterangan Bimo, hal ini dapat menyediakan tempat tinggal bagi 8.410 pekerja. Selain itu pula, Otoritas IKN memiliki rencana untuk mendirikan 30 hunian tambahan.
tower
Hingga tahun 2028 dengan jumlah pegawai mencapai 5.400 orang. Dia menambahkan, “(Jumlah) keseluruhan tersebut kurang lebih 13.810 (orang pegawai),” katanya.
Namun saat ini hanya ASN dari Otorita yang telah dipindahkan ke IKN baru mulai tanggal 1 Maret 2025. Direncanakan, Otoritas IKN akan membawa lebih kurang 582 pegawai.
Rencana untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibukota Negara Baru (IKN) secara keseluruhan masih belum mendapatkan penyelesaian yang jelas hingga saat ini. Proyek perpindahan tersebut, yang telah direncanakan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan beberapa kali tertunda, belum juga berhasil dilaksanakan sampai hari ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menyebut bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuju Ibu Kota Baru (IKN). Penundaan dalam proses tersebut, yang semula direncanakan dimulai pada Oktober 2024, disebabkan oleh penyesuaian struktur organisasi antar departemen serta instansi lainnya sesuai dengan awal masa jabatan pemerintahan terbaru.
Menteri tersebut juga berencana untuk meninjau kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mereka dipindahkan. “Terjadi perubahan dinamis. Proses ini mengharuskan adanya penyesuaian pada struktur organisasi di setiap departemen dan institusi pemerintah. Pada tahun 2026, kita akan menjalankan program penyaringan lagi sehingga prosedur pemindahan dapat diselaraskan dengan prioritas nasional,” ungkapnya ketika sedang melaksanakan pertemuan bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, hari Selasa tanggal 22 April 2025.
Adil Al Hasan
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.