Outsourcing dari Masa Megawati Akan dihapus oleh Prabowo, Begini Tanggapan PDIP

JAKARTA, AsahKreasi

– Presiden Prabowo Subianto bersumpah untuk menghilangkan sistem kontrak outsourced, yaitu skema pekerja lepas yang awalnya diluncurkan pada masa pemerintahanPresiden ke lima RI, Megawati Soekarnoputri.

Politikus berpengalaman dari Partai PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa aturan yang sudah ada harus diperbarui apabila keputusan tersebut berniat untuk dicabut.

“Peraturan mengenai masalah itu telah tersedia, yang terbaru adalah di Undang-Undang Cipta Kerja. Bila diketahui adanya penyalahgunaan yang berlebihan, dapat dilakukan revisi,” jelas Hendrawan kepada media.

AsahKreasi

, Kamis (1/5/2025).

Menurut dia, adaptasi aturan merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lantaran lingkungan pekerjaan selalu berubah.

Akan tetapi dari sudut pandang lain, dia menekankan bahwa outsourcing adalah suatu fenomena global yang muncul karena keperluan efisiensi dalam dunia bisnis. Meskipun demikian, perlu ada regulasi yang adil untuk memastikan hal ini tidak memberi kerugian kepada karyawan.

“Outsourcing adalah suatu kejadian yang berlangsung di setiap penjuru dunia. Salah satu faktor pemicu timbulnya model kontrak seperti ini ialah usaha para pemilik bisnis untuk mengurangi beban biaya operasional dalam hal pekerja,” jelas Hendrawan.

Meskipun demikian, dia menekankan bahwa sebab posisi negosiasi pekerja cenderung kurang kuat bila dibandingkan dengan para pengusaha, diperlukan peraturan untuk melindungi hak-hak karyawan.

Di sisi lain, ia juga menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disinggung Presiden Prabowo.

“Pelaku bisnis dan tenaga kerja bisa bekerjasama dengan baik untuk terus mengembangkan cara-cara menaikkan efisiensi perusahaan. Semakin tinggi daya hasilnya, semakin luas pula kesempatan memperbaiki keadaan hidup para karyawan,” katanya.

Saat memperingati Hari Buruh pada tahun 2025, Presiden Prabowo berjanji akan menghilangkan sistem kontrak kerja sementara dan mencanikankan Marsinah sebagai martir bagi para buruh.

Ia juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memperjuangkan keadilan bagi buruh.

“Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.