Menteri Tenaga Kerja: Pengusaha Wajib Taat jika Presiden Cabut Kebijakan Outsourcing

AsahKreasi.CO.ID – JAKARTA.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outshourcing. Niat itu disampaikan langsung kepala negara pada saat pidato Hari Buruh di Monas, Kamis (1/5).

Merespon hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengingatkan kepada pengusaha untuk patuh kebijakan ini jika memang outshourcing dihapuskan.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah kepesan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,” kata Noel saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Saat ini Kemnaker mengaku masih belum melakukan kajian terkait rencana penghapusan outsourching yang menjadi tuntutan buruh. Pasalnya rencana ini juga baru  disampaikan oleh Presiden pada hari ini.

Hari Buruh, Prabowo Kaji Usulan Penghapusan Outsourcing

Namun yang terang, hal itu akan segera ditindaklanjuti di kementerian teknis.

“Tinggal nanti kita akan liahat dulu kajiannya seperti apa,” jelas Noel.

Sebelumnya, Prabowo menyebut rencana penghapusan outsourcing juga harus melihat realita yang ada utamanya dalam menjaga kepentingan investor.

“Bila investor tidak berinvestasi, maka tidak akan ada pabrik, dan dengan demikian buruh pun tidak bekerja. Oleh karena itu, kita perlu bersinergi,” ujar Prabowo saat memberikan pidato pada Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional Jakarta, Kamis (1/5).

Serikat Pekerja Indonesia Persiapkan 11 Kebutuhan Utama untuk Perayaan May Day 2025

Pada perayaan Hari Buruh 2025 kali ini, Prabowo juga mengungkapkan keinginannya untuk memberikan sebuah hadiah kepada para pekerja.

“Kepada para pekerja, saya berencana untuk membangun Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai tanda penghargaan pada mereka hari ini,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa dewan itu akan terdiri dari pemimpin serikat pekerja senior yang bertanggung jawab untuk menganalisis kondisi para pekerja dan memberikan saran kepada presiden.

“Mana UU enggak beres, yang enggak melindungi buruh, mana regulasi enggak benar, segera kita perbaiki,” kata Prabowo.

Serikat Pekerja Akan Tetap Mengingatkan Prabowo agar Meninjau Ulang Penyelarasan Sistem Kontrak Kerja