AsahKreasi
,
Jakarta
– Pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih mengunjungi rumah presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut bersamaan dengan waktu ketika Presiden sedang melakukan lawatan negara.
Prabowo
Subianto yang terjadi dari 9 sampai 15 April 2025.
Sejumlah pegawai yang berturut-turut mengunjungi tempat tinggal tersebut
Jokowi
Hingga kini di antaranya ada Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Penduduk dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Mengenai masalah tersebut, Mardani Ali Sera, seorang politisi berpengalaman dari Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
), mengungkapkan bahwa lebih baik bagi para menteri tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo terlebih dahulu sebelum mereka berkunjung ke tempat tinggal mantan Presiden Jokowi.
Mardani berpendapat bahwa merawat hubungan positif dengan eks pemimpin negara adalah sesuatu yang pantas diapresiasi. Akan tetapi, dia juga menggarisbawahi kebutuhan untuk mencegah timbulnya pandangan buruk, misalnya gambaran tentang dua otoritas utama, khususnya apabila pertemuan tersebut dilangsungkan saat jam kerja dan harusnya difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan.
“Memelihara hubungan baik itu hebat. Namun hindari waktu kerja dan pastikan untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden,” ujar Mardani, seorang anggota Komisi II DPR, saat berbicara dengan Tempo, hari Sabtu, tanggal 12 April 2025.
Sebelumnya, ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan pernyataan, ia juga mendapat sorotan dari publik.
SBY berpendapat bahwa negeri ini akan terganggu jika memiliki banyak matahari. Pendapat tersebut disampaikannya ketika merujuk pada adanya banyak pemimpin di sebuah organisasi.
“Negara akan bergejolak jika jumlah matahari yang bersinar terlalu banyak. Bagaimana mengaturnya apabila ada dua atau bahkan tiga?,” ungkap SBY pada peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin 9 September 2024.
Puan: Melakukan silatuhrami selama periode Idul Fitri akan menjadi hal yang sangat positif.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pertemuan antara beberapa menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dianggap sebagai hal yang positif. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi.
“Mengunjungi kerabat selama Idul Fitri akan sangat bermanfaat,” ujar Puan di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, sebagaimana dilaporkan Antara.
Dalam pernyataannya, Puan menyangkal adanya spekulasi mengenai “surya kembar” yang beredar usai kunjungan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih ke tempat tinggal Jokowi. “Surya kembar? Presiden terkini adalah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Anggota Komisi III DPR: Jangan menjadikan halalbihalal sebagai bahan politisasi
Pada saat yang sama, anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menyarankan untuk tidak membawa hubungan silaturahmi antara para menteri dengan Jokowi ke dalam ranah politik.
“Biarkan saja, kita tak perlu menjadikan acara halal bihalal sebagai urusan politik. Masyarakat umum telah mampu mengenali dengan jelas manakah yang tulus dan manakah yang tidak serta membedakan antara agenda politik atau sekadar pertemuan halal bihalal,” ujar Jazilul saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin.
Dia meminta publik untuk menilai pertemuan itu sebagai wujud interaksi positif dan sebaiknya tak dipandang dengan curiga.
“Seiring dengan betapa hebatnya media sosial saat ini, mari kita fokus pada sisi positifnya demi masa depan yang lebih baik. Apakah memungkinkan bagi seorang menteri untuk tidak berhalalbihalal? Tidak masalah, semua orang termasuk dirinya bisa melakukannya,” katanya.
Jazilul pun menyampaikan bahwa ketakutan terhadap “surya kembar” dalam pemerintahan adalah tanpa dasar, sebab sistem konstitusi Indonesia tidak mendukung adanya dua pemimpin utama secara bersamaan. Dia menjelaskan, “Dalam undang-undang dasar kami tak mungkin memiliki surya kembar. Hal tersebut tidak ada. Ada saja yang berpikir jika presiden dan wakil presiden disebut sebagai surya kembar, itu salah. Sebab dalam konstitusi, mereka bukanlah pasangan kembar; posisinya tetap pada jabatan presiden,” imbuhnya.
Partai Demokrat: Biasa saja
Spokesperson for the Central Board of Democrats Party, Herzaky Mahendra Putra, also expressed his view that meetings between ministers from Prabowo’s cabinet with the 7th President of Indonesia are quite normal.
Menurut dia, karena Jokowi sudah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, tidak mengherankan kalau para menteri berminat menyerap pengetahuan serta saran dari beliau guna membantu jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini.
“Hebat jika para menteri tetap sering berkunjung ke kediaman Pak Jokowi; hal ini cukup lumrah. Demikian pula dengan kunjungan mereka ke tempat tinggal Pak SBY, jumlahnya tidak sedikit,” ungkap Herzaky pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute berjudul Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, pekan kemarin.