Perdebatan mengenai autentisitas ijazah presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, masih berlanjut di masyarakat. Hal baru-baru ini terkait dengan hal tersebut adalah
ijazah Jokowi
Sebanyak ratusan anggota TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mengunjungi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau
UGM
Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, mereka hadir guna menegaskan informasi terkait kontroversi tentang tuduhan ijazah Jokowi yang dipalsukan.
Dalam kesempatan tersebut, tiga perwakilan TPUA yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauzia Tyassuma diundang untuk melakukan dialog bersama pihak universitas. Di samping mereka, beberapa tokoh terkemuka lainnya turut hadir ke Fakultas Kehutanan UGM, seperti Amien Rais dan Syukri Fadholi dari Yogyakarta.
Selama ini kelompok TPUA telah meragukan asli dari ijazah Jokowi. Bahkan, mereka juga menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu. Untuk tujuan ini, mereka datang ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan maksud untuk secara langsung menganalisis bukti-bukti yang berkaitan dengan ijazahnya. “Grup peneguh ulama dan aktivis dari Jakarta berhadir guna mendapatkan klarifikasi atas tuduhan tentang ijazah tiruan eks Presiden Jokowi,” ujar Syukri Fadholi.
Pada awalnya, seorang pengacara dari Solo, Jawa Tengah, yang bernama Muhammad Taufiq, telah mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri (PN) di Solo pada hari Senin tanggal 14 April tahun 2025. Dia menyewa sebuah tim penasihat hukum dengan nama Tim Pembela Bukti Asli Ijazah Jokowi Upaya Gak Punya Malu (Tim Penguji BAIJUGM). Aksi ini dilakukan terutama karena adanya alamat Jokowi dalam wilayah kota tersebut.
Perdebatan mengenai asli atau tidaknya ijazah Jokowi itu menarik perhatian banyak pihak, termasuk figur-figur penting di UGM serta kelompok lainnya.
Amien Rais Menuduh UGM Sebagai Dasar untuk Strategi Politik Jokowi
Mantan Ketua MPR Amien Rais terlihat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh TPUA di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada hari Selasa. Bahkan, Amien menyebut UGM sebagai medan perdebatan politik untuk Jokowi.
Saya adalah anggota UGM, seorang professor di sana, dan sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat selama lima tahun.
concern
Dan menyayangkan bahwa UGM yang selalu kita puji tiba-tiba berubah menjadi taplak meja bagi seseorang. Ini merupakan momen yang sungguh krusial. Saya percaya kalau ijasah tersebut benar-benar tak ada. Bila ijasah palsu, memang diproduksi, namun telah disampaikan oleh pakar-pakar, hal itu tentunya dengan hormat adalah semacam buatan murahan,” ujar Amien ketika ditemui di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa.
Menurut dia, jika UGM ingin bersikap jujur dan mengakui terdapat tekanan dari kuasa politik sehingga tidak dapat melakukan tindakan selain seperti yang dipesankan oleh penguasa, maka sebaiknya pernyatan tersebut langsung dikemukakan. “Jika begitu maksudnya, biarkan demikian.”
gitu
.
Case is closed
,” ujar Amien.
Pendiri Partai Ummat tersebut menyebut bahwa masalah konsekuensi hukum atas adanya pemalsuan ijazah tidak perlu diperberalkan. “Namun sangatlah penting sebagai pembelajaran agar siapapun yang melakukan hal semacam itu dapat dijadikan contoh.”
crime
Dalam kasus-kasus tersebut, hukumannya akan sesuai. Kami tidak mengharapkan hukuman yang berlebihan,” ungkapnya.
Terkait klaim Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang ijazah Jokowi, Amien menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima bukti tersebut. “Sebelumnya, dua tahun yang lalu, saya pernah menawarkan sebuah solusi sederhana. Yakni jika Presiden Jokowi sebagai presiden, datanglah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama dengan ijazahnya dan katakan ‘Inilah ijazahku.’ Kasus itu pun akan terselesaikan. Namun, prosesnya menjadi rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, saya sarankan agar kita mencari jalan tengah untuk menghindari polarisasi dalam negeri yang bisa membahayakan,” ungkap Amien.
TPUA Meminta UGM Tidak Menjadi Penutup Bagi Siapun
Seorang wakil dari TPUA yang bertemu dengan pejabat senior di UGM, yakni Tifauzia Tyassuma, berharap agar UGM tidak digunakan sebagai perlindungan bagi pihak manapun. “UGM juga harus mengamati bahwa kami selaku peneliti berniat untuk melestarikan martabat UGM serta menjunjung tinggi martabat Indonesia terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat,” ungkap wanita yang dikenal baik dengan panggilan Dokter Tifa tersebut.
Tetapi ia menyatakan, saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin UGM, bahwa tak ada satupun data yang disampaikan kepada mereka. “Sedangkan hal tersebut adalah yang benar-benar kita perlukan. Sebab kelak kita akan menjadi representasi dari UGM. Artinya UGM telah menyerahkan beberapa dokumen kepada kami namun semuanya sudah habis.”
deadlock
“Sampai pada akhirnya skripsi keluar,” ungkapnya.
Tefa juga mengharapkan agar UGM untuk menyambut baik paraaktivis yang datang ke kampus tersebut. “Saya mendorong UGM sebaiknya menjalin hubungan dengan kami, tidak menentang kami. Kita adalah para peneliti alumni UGM yang memiliki reputasi sangat bagus. Oleh karena itu, jika UGM benar-benar paham dan bekerja sama dengan rakyat—sebagai sebuah perguruan tinggi milik rakyat—UGM harus berada di sisi kami, bukannya bersatu dengan mereka yang menjadi masalah bagi kita.”
gitu
,” kata dia.
Hercules Gerah Soal Ijazah Jokowi Dipalsukan
Pemimpin Utama Dewan Pusat Partai Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Hercules Rosario de Marshal, melakukan silaturahminya ke Jokowi di rumah pribadinya yang terletak di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada hari Selasa tanggal 15 April 2025. Ia menyampaikan keprihatinan dirinya tentang muncul kembali dari polemik seputar ijazah palsu milik Jokowi.
Hercules yakin bahwa ijazah Jokowi memang otentik. Karena sejak Jokowi menempati posisi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi Presiden RI, tak ada masalah dengan ijazahnya tersebut. “Ijazah itu jelas valid. Sudah pasti sah tentunya. Dia sudah dari wali kota, gubernur, lalu presiden.” orang
ngapain
“Mengecek apakah ijazah palsunya benar?” katanya saat ditanyakan tentang dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Hercules menyebut bahwa tak mungkin Jokowi dapat maju sebagai calon jika ternyata ijazahnya palsu. “Jika ijazah tersebut buatan sendiri, tidak akan mungkin menjadi walikota, kemudian gubernur. Setelah itu, presiden,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap mereka yang menduga ijazah Jokowi adalah palsu. Dia berpendapat bahwa penyebaran informasi semacam ini hanyalah upaya untuk membuat sensasi. “Tidak perlu memicu masalah cuma buat bikin heboh begitu. Pokoknya dari dulu, sejak menjadi Walikota Solo, beliau menggunakan ijazah asli. Begitupun saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Sekarang malah dibahas sebagai palsu-palsuan saja; kepala orang yang palsu,” ungkapnya.
Hakim Hukum Jokowi Mengatakan Ijazah Bukanlah satu-satunya Bukti bahwa Seseorang Pernah Menempuh Kuliah
Klaim tim kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa legalitas latar belakang pendidikan Jokowi tak hanya bergantung pada eksistensi ijazah asli. Mereka menegaskan bahwa pernyataan resmi dari universitas, yakni UGM, dijadikan sebagai bukti yang valid dan tak terbantahkan.
“Apabila seseorang kehilangan ijazahnya atau jika perguruan tinggi tempat mereka belajar telah tutup, bukan berarti individu tersebut belum pernah mengikuti pendidikan tinggi. Informasi yang sah dari institusi menjadi hal utama,” ungkap anggota tim pengacara Joko Widodo, Andra Reinhard, saat memberi keterangan pada jumpa pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 14 April tahun 2025.
Andra juga mencantumkan pendapat para pakar yang telah menganalisis dan meragukan legalitas ijazah tersebut tanpa adanya otorisasi hukum, sebutnya sebagai perilaku ilegal. Ia menjelaskan bahwa tindakan semacam ini dapat membawa ketidakpastian. “Tindakan mereka tidak berdasarkan instruksi hukum. Ini lebih kepada pemberitaan bias daripada penegakan fakta,” imbuh Andra.
Dia meratapi fakta bahwa isu tersebut tetap bertahan meskipun Jokowi sudah menyelesaikan beberapa tahap pengesahan dari posisinya sebagai walikota, gubernur, sampai presiden untuk masa jabatan kedua. Dia menjelaskan bahwa selama ini kelengkapan dokumen ijazah Jokowi pun pernah diperiksa dan disetujui oleh KPUD serta KPU.
Sehubungan dengan keramaian diskusi tentang asli atau tidaknya ijazah Jokowi, tim kuasa hukumnya sedang mempertimbangkan untuk melayangkan tuntutan terhadap mereka yang tetap menduga-duga bahwa ijazah tersebut palsu. Tim ini menyampaikan bahwa mereka tidak menolak ide menggunakan tuduhan pencemaran nama sebagai dasar hukum dalam kasus ini.
“Ya, tentu jika terjadi penudingan atas tuduhan pencemaran nama baik, hal itu bisa jadi kemungkinan. Namun sekali lagi, kita perlu meninjaunya secara menyeluruh,” ujar anggota tim kuasa hukum Joko Widodo lainnya, yakni Yakup.
Yakup menyebut bahwa dirinya bersama dengan tim pengacara yang lain telah memeriksa ijazah asli Jokowi. “Sudah saya periksa, pasti ada, itu asli,” katanya.
UGM Bersiap Memberikan Data Akademik Jokowi Bila Diperlukan Oleh Pengadilan
Pada saat bersamaan, UGM mengumumkan kesiapan mereka untuk merilis berbagai data apabila diminta oleh pihak pengadilan terkait kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. UGM telah dengan jelas dan tegas menyampaikan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tanggal 5 November 1985.
“Walaupun demikian, bila ada permohonan resmi dari pengadilan, kami akan siap,” ujar Wakil Rektor Pertama UGM Wening Udasmoro pada hari Selasa, 15 April 2025.
Wening memastikan bahwa UGM berada dalam posisi untuk melakukan penjelasan, oleh karena itu mereka siap menyediakan data yang dimilikinya apabila diperlukan oleh pengadilan. Akan tetapi, ketika berkaitan dengan informasi pribadi yang direkam di kampus, bukan semua orang memiliki hak untuk mengaksesnya.
Menurutnya lagi, apabila terdapat individu atau pihak tertentu yang berkeinginan untuk mengakses informasi sensitif tersebut, UGM bakal bertanya dahulu tentang posisi mereka serta tujuan dari permohonan akses tersebut. Dia menyatakan bahwa bila hal ini didasari oleh surat perintah dari mahkamah, UGM dengan gembira akan memberikan seluruh detail yang dibutuhkan. “Kita bersedia menjadi bukti, landasan utama kita ialah dokumen-dokumen yang tersimpan di kampus,” ungkapnya.
Terkait masalah transparansi dan akses informasi, Sekretaris UGM Andi Sakti mengungkapkan bahwa UGM siap untuk menyerahkan informasi yang dapat dibuka kepada publik, misalnya skripsi yang disimpan di perpustakaan. Akan tetapi, data-data berjenis privat, UGM enggan merilisnya kecuali apabila ada permintaan melalui jalur hukum formal.
“Kenapa? Sebab kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi data, baik bagi setiap individu yang terdaftar sebagai mahasiswa maupun alumni kami,” jelas Andi.
M. Syaifullah
,
Septia Ryanthie
, dan
Dinda Shabrina
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.