Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkap peningkatan dalam transaksi pembayaran melalui sistem tersebut.
Quick Response Indonesian Standard
Atau QRIS menjadi sorotan karena kritikan dari Amerika Serikat. Amerika menyuarakan keprihatinan terkait penerapan QRIS yang kurang jelas dan melihat hal ini sebagai penghambat dalam perdagangan.
Transaksi volume pada sistem pembayaran digital via QRIS terus meningkat dengan pesat sebesar 169,15% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan jumlah penggunanya.
merchant
,” ujar Perry saat konferensi pers RDG Bulanan BI April 2025, pada hari Rabu (23/4).
Perry menyatakan bahwa pertumbuhan cepat dalam transaksi QRIS seiring dengan performa perdagangan elektronik dan finansial di semester I tahun 2025. Berdasarkan data, pembayaran digital di awal tahun ini mencapai angka 10,76 miliar transaksi, naik 33,50% dibanding periode yang sama tahun lalu, berkat peningkatan semua elemen terkait.
“Volume transaksi aplikasi
mobile
dan
internet
Terus berkembang masing-masing sebanyak 34,51% setiap tahunnya dan 18,89% setiap tahunnya,” ungkap Perry.
QRIS Mengadopsi Standar Global
Perry menyatakan bahwa QRIS menganut standar internasional yang dijalankan beberapa negara pula. Menurut Perry, standar nasional untuk kode QR yang dirilis pada tanggal 17 Agustus 2019 tersebut dikembangkan berkolaborasi dengan kalangan industri serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
“Itulah standar yang dirancang oleh sektor industri. Tentunya dengan mempertimbangkan panduan-panduan yang dihasilkan negara sebagai kesepakatan nasional berdasarkan kebutuhan nasional,” ungkap Perry.
Perry menggarisbawahi bahwa QRIS membantu inklusi finansial di kalangan masyarakat dan saat ini telah terhubung dengan beberapa negara.
“Perry mengatakan bahwa sekali lagi standar QR Indonesian Standard merupakan versi lokal yang kami terapkan berdasarkan standar global,” katanya.
Segera Jadikan QRIS Sebagai Sarana Kemudahan Transaksi
Pihak pemerintah AS mengecam aturan tentang standar pembayaran QRIS nasional serta sistem GPN buatan Bank Indonesia. Kedua peraturan tersebut dilihat sebagai penghalang bagi perdagangan dan masuk ke dalam diskusi untuk penetapan tarif balasan yang kini masih terus diselidiki.
Kedua kebijakan bank sentral tersebut menuai kritikan dari pemerintahan Trump dan hal itu dicantumkan dalam laporannya yakni National Trade Estimate (NTE). Laporan USTR (United States Trade Representative) merilis dokumen tersebut pada tanggal 31 Maret 2025.
Berdasarkan laporan USTR, beberapa perusahaan Amerika Serikat, seperti penyedia jasa pembayaran dan bank, mengungkapkan keprihatinan mereka tentang prosedur pengambilan keputusan untuk sistemQRIS.
DI dipandang gagal dalam menyediakan ruang bagi para pemegang kepentingan global utk mengutarakan pendapatnya, termasuk tentang cara kerja sistem ini agar dapat terintegrasi secara mulus dgn jaringan perbankan saat ini.