AsahKreasi
,
Jakarta
–
Deputi Menteri Perumahan dan Wilayah Pemukiman
Fahri Hamzah
menyebut program prioritas Presiden
Prabowo
Subianto tidak mendapatkan gizinya secara cuma-cuma seperti itu.
MBG
, melainkan program perumahan.
Perumahan adalah prioritas utama. Perumahan memberikan dampak yang sangat besar pada masyarakat jika dikelola dengan baik.
address
Menyampaikan pendapatnya,” ujar Fahri pada acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Se-Indonesia (APERSI) yang berlangsung di Jakarta Pusat, senin, 21 April 2025.
Dalam skema perumahan, Fahri menjelaskan bahwa Kementerian PKP memiliki tiga misi utama berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya pertama adalah untuk membasmi kemiskinan. Yang kedua ialah menciptakan lapangan kerja yang merata mulai dari wilayah pinggiran sampai ke sentral pemerintahan. “Sebab bidang ini akan mendorong timbulnya banyak peluang kerja baru, khususnya dalam proyek revitalisasi rumah-rumah di beberapa lokasi,” paparnya.
Fahri menambahkan bahwa mandat ketiganya membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan demikian, baru muncullah jumlah program perumahan sebanyak 3 juta unit yang dicanangkan oleh pemimpin negara itu serta merupakan bagian dari komitmennya selama Kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024.
Selanjutnya, politisi dari Partai Gelora menyatakan bahwa program 3 juta hunian yang terdiri atas satu juta unit untuk perumahan kota, satu juta unit untuk daerah pedesaan, serta satu juta unit lainnya untuk wilayah pesisir, mampu menarik minat investasi. Ia menjelaskan bahwa ada banyak institusi penyandang dana yang tertarik berpartisipasi dalam proyek tersebut. Kesempatan berinvestasi ini datang bukan saja dari dalam negri melainkan juga dari luar negeri.
Namun, Fahri menyebut adanya kendala dalam pelaksanaan program itu. Dia menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan di antara Presiden Prabowo Subianto dan staf-stafnya. Menurut Fahri, Prabowo adalah seorang pemimpin yang megah, memiliki kharisma, serta berasal dari latar belakang keluarga yang paham akan masalah negeri ini.
“Maka jika kawan-kawan menemukan adanya beberapa penerjemahan yang dilakukan bawahannya masih kurang, harap bersabar sebentar lagi ya. Jaraknya memang cukup lebar. Presiden kita ini terlalu istimewa,” ujar Fahri di depan para pengembang perumahan APERSI.
Sebelumnya, program perumahan yang dijalankan oleh Kementerian PKP ternyata juga mendapat keluhan dari para developer properti. Keluhan tersebut antara lain disebabkan karena kurang adanya fleksibilitas dalam program ini.
roadmap
atau peta perjalanan yang diluncurkan.
Tanpa
roadmap
Ketua Umum Apersi Junaedi Abdillah menyebut bahwa para pengembang masih belum memahami rancangan program untuk membangun hunian di daerah pedesaan, perkotaan, serta pesisir, termasuk semua regulasi dan ketentuan terkaitnya. Akibatnya, Apersi saat ini belum dapat memberikan kontribusi yang sesuai dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kerja kami masih tidak pasti. Tidak ada panduan,” ujar Junaidi ketika dihubungi.
Tempo
Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025.
Belum terbitnya
roadmap
program
3 juta rumah
Juga sempat mendapat perhatian dari Dosen Perencanaan Kota di Universitas Trisakti, Nirwono Jogo. Apalagi, sejak awal, Nirwono telah menekankan pentingnya penyiapan rencana induk program 3 juta rumah supaya proyek tersebut dapat berjalan lancar. Menurut pendapatnya, suatu rencana induk sangat dibutuhkan guna menyelarasikan pemahaman mengenai program 3 juta rumah, khususnya dalam hal koordinasi antara pemerintahan nasional dan lokal.