AsahKreasi
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat ultimatum dari pengacara Razman Nasution selaku juru bicara Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya, Selasa (22/4/2025).
Pada suatu kesempatan konferensi pers, Razman mengemukakan pesan dari Hercules Rosario Marshal sang pemimpin utama ormas itu.
Razman memperingatkan Hercules untuk tidak ganggu Grib Jaya dan lakukan tugasnya dengan benar.
Pasalnya, Dedi Mulyadi dinilai sudah menyalahi tugasnya dan melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur di Jawa Barat.
Razman, yang ditemani oleh Ketua DPD Grib Jaya Sumut, Samsul Tarigan, menyatakan hal itu saat konferensi pers yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa (22/4/2025), sebagaimana dilaporkan dari akun Instagram-nya.
@razmannasution71.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengeluarkan pernyataan serta merencanakan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme di daerah Jawa Barat.
VIDEO: Prabowo Mengundang Dedi Mulyadi naik mobil maung Garuda setelah pelantikan, memberikan saputangan basah
Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
Sekarang, gilirannya adalah Razman Nasution yang mengeluarkan peringatan terakhir kepada Dedi Mulyadi karena telah merusak citra Grib Jaya di hadapan publik.
Awalnya Razman memperbaiki pemberitaan salah tentang masalah yang mencakup kader DPC GRIB Jaya Kota Depok.
Penyampaian negatif tersebut, yang dinilainya terlalu memojokkan Grib Jaya, dimulai dengan pernyataan Dedi Mulyadi.
Itu menurutnya melebihi batasan untuk Dedi Mulyadi sebagai seorang pejabat publik.
“Saya berada di Medan guna memperjelas serta menyangkal informasi yang merugikan Ormas dan seolah-olah berkaitan dengan Grib Jaya,” tegas Razman, seperti dikutip dari Instagram Razman Nasional.
Dedi Mulyadi dianggap sangat keras terhadap ormas, terutama Grib Jaya.
“Kita tidak mengingkari penangkapannya. Namun, kami menyesali pernyataan kepala daerah yang tampaknya sangat bermusuhan terhadap Ormas,” kata Razman.
“Berdasar permintaan dari Ketua Umum, beliau menyarankan kepada Pak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat agar menjalani tugas sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil,” lanjutnya.
“Perlu diketahui bahwa otoritas dalam hal-hal hukum ada pada polisi. Jika terjadi gangguan atau masalah yang dilakukan oleh anggota kelompok Ormas termasuk Grib dan bila pelaku tersebut melanggar hukum, kami menganjurkan pihak berwenang untuk menindaklanjutinya,” ungkapnya dengan tegas.
Razman menyatakan bahwa Grib Jaya Jabar akan sepenuhnya mensupport kepolisian dan tidak akan mencampuri urusan hukum yang melibatkan kader mereka itu.
Oleh karena itu, seperti yang disampaikan dan diperintahkan oleh Hercules, Razman mengirimkan ultimatum kepada Dedi Mulyadi.
“Kang Dedi, menurut instruksi dari Ketua Umum kita, kami tidak pernah mengganggu Anda, organisasi lain pun demikian,” jelas Razman.
“Maka jangan mengganggu organisasi kemasyarakatan! Dan jangan pula menggangu kami!” katanya dengan tegas.
Razman menyebutkan bahwa ultimatum tersebut disampaikan untuk mencegah Dedi Mulyadi menjadi sumber gangguan yang akan timbul.
“Ini hanyalah pemberitahuan untuk menghindari keributan yang disebabkan oleh Anda!” tegas Razman dengan nada keras.
“Sebab dengan perkataanmu, pastikan tidak menimbulkan potensi perselisihan!” katanya.
“Saat membicarakan Ketua Umum kita, Pak Hercules, kami telah sangat mengerti. Oleh karena itu, Kang Dedi, mohon untuk segera memberikan komentar tentang (Hercules),” terangnya.
Dedi Mulyadi Menjawab tantangan tentang masalah premanisme
Seketika sebelumnya, Dedi Mulyadi merespons pertanyaan tentang tantangan debat mengenai premanisme yang disampaikan oleh Ketua GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry.
Tantangan itu timbul usai Dedi mengeluarkan pernyataan serta niat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme di daerah Jawa Barat.
Ormasya GRIB Jaya Jabar merasa terhina dengan pernyataan Dedi Mulyadi yang mengklaim bahwasanya organisasi kemasyarakatan dan juga LSM sering kali menakuti-nakuti publik.
Merespon perihal tersebut, Dedi Mulyadi tegas menyatakan bahwa sekarang ia cenderung lebih mengutamakan konsentrasi pada pekerjaannya guna menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat.
Dedi Mulyadi pun menyatakan dirinya tidak sanggup bila perlu menangani setiap individu secara terpisah, mempertimbangkan jumlah penduduk yang sangat besar di Jawa Barat.
“Penduduk Jawa Barat sangatlah besar jumlahnya. Tanggung jawab saya pada hari ini adalah berfungsi bagi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/4/2025), sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com.
“Bila semua individu perlu dibereskan secara bergantian, nanti kekuatan kita terkuras hanya dengan mendengarkan mereka berbicara,” lanjutnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengungkapkan bahwa prioritas utamanya sekarang adalah bekerja untuk merealisasikan harapan warga Jawa Barat.
“Tujuan kami adalah mengwujudkan impian dari masyarakat,” katanya.
Sebaliknya, Dedi Mulyadi menyatakan dirinya tak begitu memedulikan tuduhan atau komentar-komentar di media sosial tentang performa kerjanya serta keputusan-keputusannya.
“Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayaninya cukup netizen, enggak usah saya,” pungkasnya.
Sekarang ini, Ketua organisasi kemasyarakatan tersebut mengajak tantangan kepada Dedi Mulyadi usai menyampaikan pendapat tentang masalah premanisme sebab Dedi merencanakan untuk mendirikan Satuan Tugas Anti-premanisme.
Pembentukan tim khusus itu menurut Dedi merupakan tanggapan atas peningkatan jumlah kasus perampokan dan tindakan pemerasan yang dilancarkan oleh organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, sering kali menjadi sorotan media sosial karena permintaan Tunjangan Hari Raya maupun pungutan tidak sah.
Kebijakan yang diusulkan oleh Dedi Mulyadi ini ternyata mempengaruhi ormas maupun LSM.
Dalam unggahan di saluran YouTube Titik Temu Podcast, Gabryel Alexander Etwiorry mengeluarkan ajakan terbuka kepada Dedi Mulyadi berkaitan dengan upaya pemberantasian premanisme.
Gabriyel menyampaikan keinginannya bertemu dengan Dedi Mulyadi guna mendiskusikan pernyataan Dedi tentang niatnya membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme.
Saya ingin mengungkapkannya di sini, bahwa saya secara terbuka menantang untuk berdiskusi dengan semangat yang aktif. Mari kita bicara agar masyarakat tidak lagi memberi stigma negatif kepada organisasi massa, kenapa begitu? Pernyataan Bapak Dedi tersebut sangat membingunkan bagi kami, Pak,” ungkap Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry seperti dilansir dari YouTube Titik Temu Podcast pada hari Sabtu, 12 April 2025.
Gabriyel sempat menganjurkan Dedi untuk berkunjung ke kantornya secara pribadi.
“I want to learn from you, Sir. I want to understand what it means to be a thug. Until today, I still don’t get it, sir. What does being a thug mean?” katanya.
Tak hanya menghadirkan kesulitan, Gabriyel pun menyarankan kepada Dedi Mulyadi supaya juga membersihkan para preman dari dalam birokrasi.
Menurut dia, ia juga menyaksikan tindakan perampokan dan pemerasan semakin menjamur di kalangan birokrat pemerintah.
“Bila gubernur benar-benar mendirikan satuan tugas untuk mengatasi premanisme, mohon segera membersihkannya hari ini; tolong masukkan mereka kedalam ruangan dahulu, jangan biarkan mereka keluar,” katanya.
Sebab di GRIB kita juga akan mendirikan tim khusus untuk menghilangkan perilaku preman dalam sistem birokrasi. Maka semua pejabat itu memang harus bersih.
“Meskipun bupati dan gubernur tidak semua benar, kita tidak boleh berpikir bahwa oknum preman hanya ada di ormas,” katanya.
(Tribunsumsel.com/ Aggi Suzatri)
Artikel ini sudah dipublikasikan di TribunSumsel.com berjudul
Dedi Mulyadi Diultimatum Razman Nasution: Jangan Ganggu ORMAS GRIB Jaya, Tindakan Ini Dipandang Sebagai Penyebab Kekacauan