Bank BJB (BJBR) Bagikan Dividen Sebesar 65,50% dari Laba Bersih Tahun 2024, Totalnya Capai Rp896,95 Miliar

AsahKreasi,

BANDUNG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau
Bank BJB
memutuskan untuk menebar
dividen
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Rabu (16/4/2025).

Ayi Subarna, Sekretaris Perusahaan di Bank BJB, menyebutkan bahwa RUPST merupakan tempat vital dalam menjalankan proses pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi jalannya serta perkembangan perusahaan di masa mendatang.

Tujuh poin pokok sudah dirancang untuk diulas dan ditetapkan pada rapat umum pemegang saham tahunan kali ini. Poin-poin tersebut terbentuk mengikuti ketentuan hukum dan peraturan, masukan dari para pemilik saham mayoritas, serta pertimbangan penting bagi bisnis dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.

“Dengan penerimaan ini, para pemegang saham menyetujui penghapusan segala klaim dan pelepasan sepenuhnya terhadap Dewas dan Komisaris terkait dengan tindakan mereka pada tahun 2024,” jelas dia.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024, yakni sebesar Rp896,95 miliar atau Rp85,25 per lembar saham.

Angka itu setara dengan 65,50% dari laba bersih senilai Rp1,37 triliun yang dicatatkan oleh Bank BJB untuk Tahun Buku 2024. Sebagaimana diungkapkannya, “Kebijakan pembagian dividen ini menunjukkan bahwa performa finansial Bank B JB telah berkontribusi positif terhadap para pemilik saham.”

Poin ketiga mengajukan permohonan persetujuan terkait penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik guna tahun buku 2025.

Dewan Komisaris berhak untuk memilih seorang auditor independen yang sesuai dengan standar kelayakan, telah mendapatkan sertifikat resmi, serta sudah didaftarkan ke dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat berkaitan dengan peninjauan ulang Rencana Tindakan Pemulihan (Recovery Plan) Bank BJB. “Rencana ini adalah elemen penting dari strategi manajemen risiko yang bersifat proaktif, dirancang guna merespons sejumlah tantangan ekonomi makro serta memastikan kelangsungan operasional perusahaan dalam periode waktu yang lebih lama,” katanya.

Berikutnya, item kelima mencakup laporan tentang pelaksanaan pemakaian dana dari penawaran umum, termasuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I, dan juga Surat Berharga Perpetual. “Dokumen ini bertujuan memberikan informasi, tetapi sangat krusial untuk memperlihatkan kejujuran terhadap para investor,” jelasnya.

Agenda keenam mengusung rencana restrukturisasi organisasi. Langkah ini dipandang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan struktur pasar, sekaligus memperkuat fleksibilitas organisasi dalam menjalankan berbagai inisiatif transformasi.

Rencana akhir berkaitan dengan penyesuaian struktur kepengurusan Perusahaan. Penyempurnaan meliputi pemilihan dan pencopotan anggota dari direksi serta dewan komisaris.

Beberapa posisi baru ini akan mulai berfungsi setelah mendapatkan pengesahan dari OJK melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kelakuan yang Baik, sehingga struktur anggota Dewan Komisioner dan direksi bank bjb adalah sebagaimana diuraikan berikut:

Direksi

“RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Bank BJB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten,” katanya.

BJB pun telah meraih prestasi luar biasa sepanjang tahun 2024. Mereka berhasil mendapatkan laba bersih senilai Rp1,3 triliun dan tetap mempertahankan tingkat kredit bermasalah (NPL) di angka 2,22%.

Aset total naik menjadi Rp 219,9 triliun, sehingga BJB tetap berada di posisi Bank Umum milik Daerah dengan aset tertinggi di Indonesia. Menurut Ayi, pencapaian tersebut tak lepas dari dominasi pasarnya yang solid, peningkatan teknologi yang konsisten, dan kerja sama dekat dengan pemilik saham mayoritas.