Beberapa aliansi serikat pekerja jurnalistik menentang kebijakan 1000 unit hunian untuk wartawan yang diinisiasi oleh pemerintah lewat Kementerian Perumahan dan Permukiman Wilayah (PKP). Mereka berpendapat bahwa program tersebut tak berkaitan langsung dengan fungsi utama profesi jurnalisme.
Reno Esnir sebagai Ketua Umum PFI menganggap bahwa alokasi jalur spesial bagi wartawan dalam program perumahan bersubsidi dapat menciptakan persepsi negatif terhadap profesion jurnalistik. Ini bisa menunjukkan preferensi terhadap jurnalis dan sebaliknya membuat kelompok profesional lain merasa dirugikan karena harus bersaing melalui prosedural standar untuk mendapat manfaat dari program tersebut.
“Subsidi perumahan seharusnya tidak didasarkan pada profesi, tetapi untuk warga yang memerlukan berdasarkan tingkat pendapatan mereka, terlepas dari pekerjaannya,” jelas Reno melalui pernyataan tertulis, Selasa (15/4/2025).
Nany Afrida, Ketua Umum AJI, mengatakan tambahan bahwa apabila jurnalis menerima rumah dari pemerintah, maka pandangan akan timbul tentang ketidaknetralannya dalam peliputan berita.
“Makanya lebih baik program ini diakhiri saja. Agar teman-teman bisa mendapat kredit melalui cara biasa, entah itu lewat Tapera atau bank,” jelas Nany.
Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI, menyebutkan bahwa seluruh lapisan masyarakat memerlukan tempat tinggal, tidak terbatas pada kalangan jurnalistik saja. Karenanya, syarat pembiayaan perumahan seharusnya diberlakukan secara merata kepada setiap warga negara tanpa melihat bidang pekerjaannya.
“Pemimpin negara perlu memusatkan upaya pada pembuatan syarat pinjaman untuk rumah agar dapat diakses oleh seluruh kelompok dalam masyarakat,” ungkap Herik.
Herik kemudian mengusulkan agar Dewan Pers tidak perlu ikut serta dalam program itu. Apalagi, kewenangan Dewan Pers cenderung lebih tertuju pada bidang jurnalisme, dan program bantuan rumah murah bagi wartawan sebenarnya tak secara langsung berhubungan dengan industri pers.