Memimpin Apel Perdana, Kepala Beri Penjelasan Tentang Pemotongan TPP bagi ASN

WAMENA

– Setelah sampai di Wamena, Gubernur Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA, bersama Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM melakukan apel perdana bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkup pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Mereka menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan nantinya harus mencerminkan adat dan budaya setempat secara tepat.

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menegaskan bahwa pembangunan yang bakal dijalankan merupakan jenis pembangunan yang didasari pada tradisi dan kebudayaan setempat sehingga tidak mungkin menggunakan adat atau budaya lainnya dalam hal ini. Untuk alasan tersebut, pihak pemerintahan telah merencanakan kerjasama dengan semua pegawai negeri sipil guna mendukung proses dimana mereka akan membangun segala sesuatu mulai dari awal.

“Sebelumnya, saya menyaksikan sebuah demonstrasi yang berakhir dengan mogok kerja akibat potongan TPP. Saya ingin jelaskan di sini bahwa insentif ini disesuaikan menurut kapabilitas wilayah dan tidak menjadi kewajiban,” jelasnya pada hari Senin (28/4) lalu.

Taboo menyebutkan bahwa kewajiban utama adalah gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) merupakan keputusan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan realitas finansial setempat. Tahun ini, Papua Pegunungan menerima pemotongan anggaran dari pemerintahan sentral. Sebelumnya, ketika dipimpin oleh Pejabat Pembantu, perhitungan hanya mencakup ASN dan pejabat pembantu, sehingga TPP-nya lebih tinggi, membuat beberapa pegawai beralih ke provinsi.

“Saat ini perlu ada penyesuaian dikarenakan telah terbentuknya MRP, DPRP serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang resmi, semuanya mengharuskan adanya alokasi dana. Oleh sebab itu, kami akan menyesuaikannya dengan situasi dan kemampuan keuangan lokal. Meskipun Kabupaten Jayawijaya memiliki posisi unik dibandingkan wilayah lain, namun variasi tersebut cukup minimal,” jelasnya.