KEPEMIMPINAN baru
Suriah
melakukan tindakan tak terduga. Presiden
Ahmed al-Sharaa
sudah menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan
normalisasi hubungan dengan Israel
Ini merupakan pergeseran besar dari kebijakan lama Damaskus, sebagaimana dijelaskan dalam laporkan tersebut.
Al-Monitor
.
Terbukaannya kali ini datang bersamaan dengan pergantian signifikan dalam wilayah tersebut, mencakup penurunan kekuatan Iran, pemberontakan terhadap sayap-sayap pendukung Iran seperti Hezbollah, serta dampak dari konflik Saudara Suriah, yang menghancurkan ekonomi negara itu dan menjadikannya terasing diplomatis.
Tantangan Suriah Pasca-Assad
Middle East Eye
menyatakan bahwa setelah kejatuhan Assad, Suriah sudah menghadapi serangan udara dari Israel secara berulang kali. Pemimpin Tertinggi Israel Benjamin Netanyahu pun telah menugaskan tentaranya untuk merebut area perbukitan di bagian baratdaya Suriah, tempat Israel dapat memiliki posisi taktis yang baik dekat dengan Damaskus.
Occupasi Israel ini termasuk ke dalam sejumlah persoalan penting yang dihadapi oleh Sharaa. Ekonomi Suriah sudah rusak parah, disertai penyebaran kemiskinan serta estimasi biaya pemulihan akibat perang saudara yang mencapai angka $400 miliar.
Sanksi-
sanksi AS
Dan di Eropa, yang diterapkan sebagai respons terhadap kekerasan keras Assad menangapi protes tersebut, mayoritasnya tetap efektif sampai saat ini. Sanksi-sanksi itu telah jadi penghambat signifikan, mencegah investasi asing, terlebih lagi dari negara-negara Teluk dan juga Turki, yang diprediksi bisa memiliki peranan penting pada usaha pemulihan Suriah. Sejumlah sanksi tertentu, contohnya penunjukan Suriah sebagai penyokong teroris, sudah ada sejak tahun 1979.
Berikut adalah beberapa alasan utama yang mendasari sinyal tersebut:
al-Sharaa menormalisasi hubungan dengan Israel.
Pemerintah al-Sharaa telah menjelaskan kepada para anggota parlemen AS yang berkunjung bahwa pencabutan sanksi-sanksi tersebut merupakan prioritas utama, dan normalisasi dengan Israel sedang diupayakan sebagai jalan yang memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan ekonomi dari Barat.
Untuk memenuhi tuntutan AS demi melonggarkan sanksi, kepemimpinan Suriah juga telah mengambil langkah-langkah, seperti menahan para pejabat senior Jihad Islam Palestina.
Syarat Normalisasi
Keterbukaan Al-Sharaa bukan tanpa syarat. Dia telah menekankan bahwa setiap normalisasi harus menjaga persatuan dan kedaulatan Suriah, dan secara eksplisit menolak segala bentuk kesepakatan yang dapat menyebabkan perpecahan di negara tersebut.
Dia juga meminta berakhirnya serangan militer Israel di Suriah dan mengakhiri ekspansi Israel, khususnya di wilayah Dataran Tinggi Golan — suatu isu sentral dalam hubungan antara Suriah dan Israel sejak tahun 1967. Tambahan pula, disampaikannya adanya harapan bahwa Suriah akan membahas persoalan-persoalan tersisa seperti hadirnya militan asing dan senjata kimia, serta menyediakan jaminan keamanan bagi Israel.
Meskipun adanya indikator-indikator tersebut, para ahli memberi peringatan bahwa pernyataan-pernyataan al-Sharaa telah dirumuskan secara teliti. Kepemimpinannya nampak seperti proses uji coba, mencari cara untuk memuaskan pendapat dalam negeri maupun luar negeri tanpa harus membawa janji-janji konkret yang bisa merangsang respons ekstrem atau mengganggu kemandirian Suriah. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Damaskus — termasuk permintaan tentang keseluruhan teritori serta pemberhentian gempuran udara milisi Israel — merupakan tantangan besar, dan petugas-petugas Israel juga tak menunjukkan minat untuk melaksanakan hal itu.
Tuntutan AS
Kemarin minggu, wakil kongres dari Partai Republik Amerika Serikat, Cory Mills, seorang pendukung dekat mantan presiden AS Donald Trump, meluangkan waktu 90 menit di Damaskus guna berjumpa dengan Sharaa sebagai bagian dari tim investigasi yang didanai organisasi-organisasi gabungan antara Suriah dan Amerika. Setelah pertemuan tersebut, Mills memberikan komentarnya pada media.
Bloomberg
bahwa pembicaraan mereka menekankan pada tindakan-tindakan yang dibutuhkan supaya Suriah menerima pengurangan hukuman sanksi.
Mills menjelaskan poin-poin penting yang diserahkan kepadanya oleh Sharaa, di antaranya adalah pengepungan materi senjata kimia bekas rezim Assad, kolaborasi bersama negara-negara tetangga untuk memerangi teroris, serta langkah-langkah keras terhadap petempur luar negeri yang berhubungan dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS merupakan organisasi militer Islam yang telah mengerucutkan rezim Assad dan sempat diketuai oleh Sharaa juga. Tambahan lagi, Mills menyebutkan jika Suriah wajib menjamin keselamatan bagi Israel.
Riwayat Perselahan antara Suriah dengan Israel
Perselihan antara Suriah dan Israel dimulai sejak Perang Arab-Israel tahun 1948, saat Suriah bergabung dengan negera-negera Arab lain untuk menghadapi pembentukan Negara Israel. Sejumlah konfrontasi sudah terjadi diantara keduanya, termasuk selama Perang Enam Hari tahun 1967 ketika Israel berhasil merebut wilayah Dataran Tinggi Golan – suatu daerah yang bagi Suriah merupakan elemen vital dari kedaulatannya sendiri serta menjadi fokus pertimbangan dalam proses damai internasional, seperti disebutkan.
Jerusalem Post
.
Walau permusuhan masih berlangsung, dekade 1990 melihat adanya usaha perdamaian yang damai, khususnya sesudah Konferensi Madrid serta pada masa kepemimpinan Presiden Hafez al-Assad. Usaha-usaha tersebut dilanjutkan dengan cara tidak menentu di bawah rezim Bashar al-Assad, terlebih pasca Konferensi Annapolis 2007; namun akhirnya gagal disebabkan sikap Israel yang enggan mengundurkan diri sepenuhnya dari Dataran Tinggi Golan.
Nir Boms, kepala dari Forum Studi Suriah di Pusat Moshe Dayan untuk Universitas Tel Aviv, menunjukkan bagaimana perubahan geopolitik belakangan ini mempengaruhi taktik pemerintah Suriah. Ia menyebutkan bahwa sejak serangan tanggal 7 Oktober, penurunan dominasi Iran serta kemunduran daya tempur Hezbollah telah merombak situasi militer. Tambahan lagi, gerakan-gerakan oposisi dalam negeri, yang selama ini cenderung dikesampingkan, saat ini semakin aktif dan ikut mewarnai arah politik negara tersebut.
Pandangan Warga Suriah
Opini masyarakat di Suriah mengenai peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Israel tetap bergejolak dan mayoritasnya penuh keraguan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan akibat konflik bertahun-tahun serta penempatan wilayah Dataran Tinggi Golan yang belum terselesaikan hingga kini.
Keterbukaan Suriah melalui al-Sharaa terhadap penormalaan hubungan dengan Israel belum mencerminkan pendapat yang luas dari masyarakat umum.
Banyak orang di Suriah masih menganggap Israel sebagai pihak penjajah dan lawan mereka, khususnya karena masalah wilayah Dataran Tinggi Golan yang belum tuntas. Ini merupakan sebuah lambang penting bagi kedaulatan serta rasa bangga masyarakat Suriah. Rivalitas panjang ini, mencakup sejumlah konflik bersenjata dan serangan militer dari sisi Israel ke dalam wilayah Suriah, telah memperkuat sikap tidak percaya dan permusuhan di kalangan penduduk setempat.
Di waktu yang bersamaan, sebagian kelompok masyarakat di Suriah mulai menyadari secara praktis tentang keuntungan potensial dari normalisasi, terlebih lagi untuk mendukung pulihnya perekonomian serta menyelesaikan isolasi internasional Suriah. Akibat konflik panjang dan bencana kemanusiaan ini, banyak rakyat Suriah yang semakin memikirkan bagaimana hubungan dengan Israel dan area lain bisa menjadi pintu masuk bagi proses rekonsruksi, arus investasi luar negeri, dan pelonggaran sanksi yang merugikan tersebut.
Akan tetapi, sikap praktis ini ditandai dengan kehati-hatian dan syarat-syarat tertentu. Sebagian besar penduduk Suriah berpendapat bahwa setiap langkah normalisasi harus menghargai kedaulatan negara mereka, memastikan pengembalian Dataran Tinggi Golan, serta mengakhiri tindakan militer Israel di wilayah tersebut. Pandangan publik juga dipengaruhi oleh posisi regional Arab secara umum dan situasi Palestina yang masih belum terselesaikan, yang keduanya merupakan rintangan utama untuk diterimanya normalisasi dalam masyarakat.
Mahmud Abbas Minta Pembebasan Tawanan Israel, Hamas Marah