AsahKreasi.CO.ID –
JAKARTA
Proses konstruksi pabrik BYD di Subang, Jawa Barat diperkirakan terhambat karena campur tangan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dan juga adanya aktivitas perampokan.
Merespons kondisi itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ikhwan menyatakan bahwa mereka akan segera mengecek langsung bersama pihak BYD tentang masalah yang disebabkan oleh organisasi massa tersebut gunanya agar bisa melakukan koordinsiasi lebih lanjut dengan otoritas yang berkepentingan.
Menurut dia, perilaku perampokanan tidak hanya meresahkan tetapi juga berpengaruh pada investasi dalam negeri. Sebab, situasi seperti itu dapat menodai imej Indonesia di hadapan para Investor.
Kondisi Investasi di Era Pemimpin Prabowo Masih Dipengaruhi Oleh Faktor-Faktor Internasional
“Perlu pemahaman luas tentang kenyataan bahwa menggaet investasi menjadi hal yang sulit ketika berhadapan dengan kondisi terkini. Semua negara semakin bersikap defensif, termasuk Amerika Serikat yang meskipun sangat makmur dan memiliki teknologi canggih tetapi masih mempunyai sikap proteksionis yang signifikan untuk mendapatkan investasi asing,” katanya saat bertemu pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, pada hari Rabu (23/4).
Namun begitu, Nurul menyebutkan bahwa pembangunan pabrik saat ini masih dalam tahap pelaksanaan dan investor sungguh-sungguh berniat mendirikan pabrik BYD dengan harapan dapat menawarkan pekerjaan kepada warga sekitar di masa mendatang.
“Maka para individu atau perusahaan yang menjadi penyebab kemahalan biaya ekonomi serta tingginya biaya investasi di Indonesia seharusnya menyadari bahwa hal tersebut turut membantu orang-orang yang sedang dalam pencarian pekerjaan. Kita tidak boleh membiarkan mereka (para investor) meninggalkan negeri ini, menghentikan pembangunan proyek investasinya, sehingga merugikan banyak saudara-saudara kita yang dapat saja mendapatkan kesempatan kerja jika situasinya lebih kondusif,” tuturnya demikian.
Sekarang ini, Eddy Soeparno yang merupakan wakil ketua dari MPR RI menyebutkan bahwa ada gangguan dalam proses membangun pabrik BYD di wilayah Subang, Jawa Barat. Gangguan tersebut berasal dari beberapa ormas serta tindakan perampokan atau pengancaman.
Pembangunan Pabrik BYD Terhambat Oleh Ormas, BKPM: Mendapatkan Investasi Bukan Hal yang Sederhana
Itu dikatakannya saat menerima undangan untuk berkunjung ke pabrik BYD di Shenzhen, Cina. Oleh karena itu, Eddy mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perilaku perampokan yang menghalangi kemajuan investasi di negera kita.
“Saya dengar ada masalah berkaitan dengan aktivitas preman dan organisasi massa yang mengacaukan proses pembangunan fasilitas produksi BYD. Menurut saya hal tersebut harus ditindak tegas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan tegas guna memecahkan situasi ini,” ungkap Eddy melalui akun Instagram-nya seperti dilansir oleh AsahKreasi pada hari Rabu, 23 April.