AsahKreasi
Proyek Meikarta, yang dijuluki sebagai “Jakarta Baru” oleh Lippo Group, tetap menjadi perhatian utama.
Diungkapkan dengan aspirasi yang tinggi pada tahun 2017, proyek perkotaan mandiri di Cikarang, Bekasi, menggadakan penawaran perumahan modern, sarana terlengkap, serta memberi pengalaman kehidupan metropolitan.
Meskipun demikian, setelah sekitar delapan tahun, proyek tersebut tetap menimbulkan keluhan dari para pelanggan, unit yang belum terselesaikan, serta janji-janji yang tertunda.
Yang terkini, mediasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tanggal 23 April 2025 memberikan sedikit harapan, walaupun berbagai hambatan tetap ada.
Meikarta diperkenalkan dengan kampanye pemasaran besar-besaran serta harga yang bersaing, mengundang banyak pembeli. Namun, meskipun Grup Lippo telah berjanji untuk melakukan penyerahan unit sejak tahun 2019, realisasinya ternyata tidak sesuai ekspektasi.
Banyak pelanggan protes bahwa perangkat mereka belum lengkap, dengan beberapa orang mengatakan bahwa area untuk perangkit masih terbuka dan tidak dibangun.
Masalah izin, tuduhan suap pada tahun 2018, serta penundaan konstruksi memburukkan keadaan.
Sampai tahun 2023, PKPKM telah mendaftarkan puluhan konsumen yang mengajukan klaim atas ketidakjelasan status proyek, termasuk permintaan penyerahan unit atau pengembalian uang mereka.
Menurut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman di Kementerian PKP Fitrah Nur, sejak dilaunchingnya program BENAR-PKP atau Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan, telah diregistrasikan 118 keluhan yang datang dari para pembeli properti Meikarta.
Dari angka tersebut, 102 pelanggan sudah menyelesaikan berkas mereka, yang meliputi bukti transaksi pembayaran, dengan keseluruhan kerugian senilai Rp 26,8 miliar.
“Fitrah mengatakan bahwa kami bertujuan untuk penyelesaian validasi data pada tanggal 2 Mei 2025, serta semua keluhan diselesaikan hingga 23 Juli 2025,” katanya.
Mediasi dan Komitmen Baru
Pada tanggal 23 April 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengadakan pertemuan yang melibatkan para pembeli properti di Meikarta, James Riady dari grup bisnis Lippo, serta Chief Executive Officer PT Lippo Karawaci Tbk yaitu John Riady. Pertemuan ini berlangsung di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat.
Rapat kali ini merupakan tahap krusial dalam pencarian jalan keluar dari permasalahan yang sudah berkepanjangan. Ara memberikan dua alternatif: serah terima unit apartemen atau pengembalian seluruh jumlah uang.
Untuk membuktikan kesetiaannya, Ara dengan rela memberikan gajinya sendiri saat berperan sebagai komisaris di Siloam Hospitals, jumlahnya bisa mencapai Rp 100 juta setiap bulan.
“Saya sebelumnya bekerja sebagai konsultan di perusahaan milik Pak James, Siloam. Saya mendapat upah sebesarRp 100 juta setiap bulan, dan saat ini saya ingin mengalihkan seluruh pendapatan tersebut guna membantu memecahkan masalah yang ada di Meikarta,” ungkap Ara sambil menekankan tekadnya.
James Riady, dari sudut pandang yang berbeda, mengungkapkan kepercayaannya. Dia menyebutkan bahwa 16.000 unit Apartemen sudah rampung dibangun dan dikirimkan kepada pembeli.
“Telah disiapkannya lokasi serta fasilitasnya. Walaupun terdapat seribu satu tantangan dalam mendirikan sebuah kota baru, namun saya percaya hal tersebut dapat diatasi berkat panduan dari Bapak Menteri,” jelas James.
Dia menggarisbawahi janji Lippo untuk menuntaskan proyek tepat waktu seperti yang telah di tentukan oleh Kementerian PKP.
Walaupun mediasi ini menghadirkan harapan baru, masih ada banyak hambatan di depan. Bagi para konsumen, kepercayaan mereka pada Grup Lippo sudah lama rusak karena janji-janji yang selalu dibuat tapi tidak pernah ditunaikan.
Pada tahun 2023 lalu, Lippo pernah menuntut 18 konsumen PKPKM dengan nilai dana sebesar Rp 56 miliar terkait spanduk yang digunakan dalam aksi demonstrasi, namun tindakan hukum tersebut kemudian dihapuskan. Di samping itu, perkembangan pembangunan Meikarta belum merata.
Kecamatan 1 mengalami perkembangan berkat kehadiran tersebut.
tenant
Komersial sepetni Kopi Kenangan dan Bioskop Cinepolis, namun Distrik 2 dan 3 tetap diisi oleh gedung-gedung yang menganggur.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Untuk pelanggan seperti Yosafat dan Rini, yang sudah menanamkan tabungan mereka, pemecahan masalah Meikarta merupakan urusan keadilan.
Tujuan Kementerian PKP untuk mengatasi 118 keluhan sampai dengan Juli 2025 membawa aspek positif baru, namun kesuksesannya tergantung pada implementasinya oleh Lippo.
Komitmengan James Riady serta dukungannya dari Ara menggambarkan niat yang baik, tetapi tanpa adanya tindakan konkret, membangunkan kembali kepercayaan para pelanggan akan menjadi suatu tantangan.
Meikarta, yang pada mulanya dirancang sebagai pusat perkotaan masa depan, saat ini menguji kepercayaan publik terhadap Lippo Group serta pihak berwenang.
Apakah proyek ini bakal jadi “Jakarta Baru” sebagaimana dianjurkan, atau cuma akan berakhir sebagai sebuah janji kosong?
Keempat bulan mendatang, sampai dengan akhir July 2025, akan sangat menentukan nasib dari ribuan pelanggan yang masih mengharapkan keadilan.